Antasena (deadline-news.com)-Jakarta-Gubernur Sulawesi Selatan Prof Nurdin Abdullah membeberkan langkah pencegahan korupsi dalam pemerintahannya.
Hal itu terungkap saat menjadi narasumber di komisi pemberantasan korupsi (KPK) dengan tema Reformasi Birokrasi pada kegiatan Aksi Nasional Pencegahan Korupsi Rabu (26/8-2020) di Gedung KPK Jakarta.
“Saya menyampaikan bahwa jelang 2 (dua) tahun memimpin Sulsel, beberapa langkah telah kami lakukan dalam rangka reformasi birokrasi, seperti meminta pendampingan dari Korsupgah KPK dan Kejaksaan Tinggi Sulsel untuk bersama-sama menata birokrasi dengan tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan good government,”tulis Prof Nurdin Abdullah di akun Face Booknya.
Menurutnya kerjasama pendampungan KPK dan Kejati Sulsel itu dalam rangka memastikan APBD benar-benar digunakan untuk rakyat, menciptakan program yang bermanfaat, efisien dan efektif.
Selain itu untuk membangun dan menata Sulsel yang lebih baik, maju dan bersih dari praktek korupsi, pihaknya membangun sinergi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
“Menempatkan pemerintahan provinsi sebagai supporting kabupaten/kota, dengan memberikan Bantuan Keuangan Daerah dalam bentuk joint program, seperti penyelesaian jalan di daerah-daerah dalam 2 tahun ini semakin tinggi, sehingga daya saing produk-produk masyarakat juga bisa kita tingkatkan,” beber mantan Bupati Bantaeng dua periode itu. ***
