DOEL (koranpedoman) Pasangkayu – Kabupaten Mamuju Utara (Matra) telah berusia 12 tahun sejak melepaskan diri dari “penjajahan” kekuasaan provinsi Sulaesi Selatan sejak tahun 2003. Pemekaran Kabupaten Matra merupakan salah satu embrio terbentuknya provinsi Sulawesi Barat, sehingga secara utuh terlepas dari kekuasaan Sulawesi Selatan. Dalam perjalanannya tentunya Kabupaten Matra mengalami pasang surut. Adalah Ir.H.Abdullah Rasyid, MM bupati definitif pertama Kabupaten Matra saat itu berpasangan dengan Ir.H.Agus Ambo Djiwa, MP.
Mereka terpilih dari pemilihan secara langsung periode tahun 2005-2010. Tapi memang sebelumnya Abdullah Rasyid adalah pejabat sementara pada saat pemekaran Matra 2003. Dan saat menjabat sebagai pelaksana tugas Bupati dia diusung oleh PDIP untuk maju bersama Agus Ambo Djiwa jadi Bupati definitif selama 5 tahun. Dan dalam perjalanan pemerintahannya bersama mitranya Agus Ambo Djiwa pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Bahkan akhir masa jabatannya tahun 2010 pertumbuhan ekonomi mencapai 18,14 persen.
Kemudian tahun 2011 mengalami penurunan dari 18 persen menjadi 16,14 persen. Tahun 2012 pertumbuhan ekonomi masih mengalami penurunan sebesar 12,89 persen. Dan begitu seterusnya turun terus. Catatan badan pusat statistik (BPS) kabupaten Matra merealis tahun 2013 pertumbuhan ekonomi tinggal 8,54 persen. Namun begitu PDRB cenderung mengalami peningkatan sejak tahun 2011 menjadi 100,00 persen.
Menyikapi penurunan pertumbuhan ekonomi secara drastis itu, DPRD kabupaten Matra mencoba melakukan pemangkasan biaya perjalanan dinas para pejabatnya. Mulai dari Bupati, wakil Bupati, Sekda, pimpinan SKPD, dan para pimpinan dan anggota DPRD dipangkas biaya perjalanan dinasnya. Untuk bupati Matra saja biaya perjalanan dinasnya dipangkas sebesar Rp, 200,000,000. Kemudia tingkat SKPD dipangkas biaya perjalanan dinasnya sebesar Rp, 1,5 miliyard untuk tahun anggaran 2015 mendatang. Pemangkasan itu untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi, khususnya pembiayaan sektor ril, seperti pembangunan dan perbaikan Jembatan, jalan, Irigasi dan pertanian masyarakat. Tegasnya untuk lebih memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat petani.
Demikian dikatakan ketua DPRD Mamuju Utara H.Lukman Said, S.Pdi, M.Si menjawab koran Deadline News dan online www.koranpedoman.com pekan lalu di kantornya. **
