Bang Doel (deadline-news.com)-Morowalisulteng-Kepala Desa (Kades) Topogaro Kecamatan Bungku Barat Herman Akib menjawan konfirmasi deadline-news.com di kediamannya Rabu petang (15/12-2021), mengatakan tidak semua masyarakatnya setuju dengan biaya ganti rugi lahan sebesar Rp,250 juta perhektar.
“Pasti ada satu dua orang yang tidak setuju menjual lahannya dengan harga Rp,250 juta perhektar yang ditawarkan perusahaan,”ujar Herman.
Namun begitu kata Hermat mayoritas masyarakatnya bersedia menerima penawaran perusahaan dengan besaran Rp,250 juta itu.
“Kalau perkiraan saya sekitar 90an persen masyarakat di Desa Topogaro ini menerima penawaran dari PT.Baoshou Taman Industri Investmen Group (PT.BTIIG) dengan nilai Rp,250 juta perhektar,”tutur Kades Herman.
Herman mengatakan dari 500san kepala keluarga (KK) Penduduk Desa Topogaro sebagian besar datang sendiri mendaftarkan lahannya untuk dibeli atau diganti rugi oleh pihak investor dengan harga tersebut.
“Bahkan masyarakat mendesak secepatnya dibayarkan. Paling lambat dalam bulan desember ini,”jelas Herman.
Sementara masyarakat desa tetangganya seperti Desa Tondo dan Ambunu sebagian besar warga masyarakat menolak harga ganti rugi seber Rp,250 juta perhektar itu.
Mereka bertahan di harga Rp,350 ribu permeter atau minimal Rp, 1 miliyar perhektar. Alasannya karena lahan mereka masih sangat produktif.
Adalah Ramadhan, Moh.Rizal, Maulid dan Mustamin warga Desa Tondo yang menolak harga ganti rugi lahan dengan besaran Rp,250 juta perhektar itu.
Disinggung soal rencana relokasi warga di tiga desa yakni Topogaro, Tondo dan Ambunu jika lokasi proyek industri khusus itu jadi dibangun oleh pihak investor, mereka dengan tegas akan menolaknya.
“Kami dengan tegas dan keras akan menolak jika ada rencana relokasi waraga di desa Kami. Sebab tidak ada dalam rencana kerja pihak perusahan. Selama ini pehak perusahaan hanya bersosialisasi soal nilai dan besaran biaya ganti rugi lahan warga,”jelas Kades Herman.
Hal senada juga ditegaskan warga desa Tondo yakni Moh.Rizal, Ramadhan, Maulid dan Mustamin.
Bahkan Moh.Rizal telah melayangkan surat keberatan ke DPRD Morowali dan meminta tiga kepala Desa yakni Topogaro, Tondo dan Ambunu segera dihearing, termasuk pihak perusahaan.
Rizal yang menjabat ketua Fron Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) menggandeng Ketua Saber Korupsi Indonesia Hisam Kaimuddin melakukan pendampingan kepada masyarakat yang bakal korban investor dengan harga ganti rugi lahan perkebunan sangat rendah.
Hisam menduga ada oknum mafia tanah dibalik penawaran ganti rugi lahan warga dengan harga murah itu. Sebab ada lahan disekitar itu yang harga jualnya mencapai Rp, 1 miliyar.
“Jika dibandingkan harga lahan Dirut Perusahaan Daerah (Prusda) yang berada di desa Topogaro harga jualnya mencapai Rp, 1miliyar. Sedangkan harga lahan masyarat hanya dinilai Rp,250 juta perhektar,”ucap Hisam.
Hal ini juga dibenarkan Kades Topogaro Herman Akib.
“Itu lahan Dirut Perusda, karena bekas jeti sehingga mahal,”sebut Kades Topogaro Herman.
Sementara itu Dirut Prusda Morowali yang akrab disapa Angko Beng yang dikonfirmasi via telepone seluler dan chat di whatsappnya mengaku lahan itu bukan mikiknya tapi milik kakaknya.
Namun Angko Beng membenarkan jika harganya Rp, 1 miliyar pada masa penjulan 2017/2018.
“Bukan lahan sy.tp lahan kakak sy.benar.sekitar thn 2017 atau 2018,”akunya.***
