“Ini musrembang khusus berbasis komunitas. Saya katakan, komunitas ini adalah komunitas yang nyaris terlupakan dalam pembangunan “
Palu (deadline-news.com) – Pemerintah Kota Palu menggelar musyawarah rencana pembangunan inklusif dengan peserta dari berbagai komunitas di kota itu yang selama ini nyaris tidak tersentuh dan didengarkan suara-suara mereka oleh pemerintah daerah.
“Ini musrembang khusus berbasis komunitas. Saya katakan, komunitas ini adalah komunitas yang nyaris terlupakan dalam pembangunan,” kata Wali Kota Palu Hidayat saat membuka Musrembang Inklusif di Palu, Sabtu (4/3-2017).
Dari hampir 40 daftar komunitas yang diundang, lebih dari setengah yang hadir diantaranya komunitas masyarakat lanjut usia, komunitas disabilitas, komunitas anak deker, komunitas anak dan perempuan, komunitas waria, pegiat salon kecantikan, ojek, komunitas adat hingga komunitas kaki lima dan penjual makanan dan minuman seperti warung kopi.
Musrembang tersebut dihadiri oleh sejumlah kepala organisasi perangkat daerah seperti Badan Perencanaan Pembangunan, Pemberdayaan Perempuan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan dan Pekerjaan Umum, serta tim pendamping pemerintah daerah.
Hidayat mengatakan musrembang itu dilakukan untuk mendengarkan kebutuhan dan harapan para komunitas terhadap pemerintah lalu didesain dalam bentuk program pemerintah sesuai visi dan misi pemerintah Kota Palu.
Musrembang tersebut posisi pemerintah lebih banyak mendengar suara-suara positif dari para komunitas tersebut.
Suara positif dan komunitas anak misalnya, mereka membutuhkan ruang bermain dan edukatif di Kota Palu karena fasilitas tersebut jarang ditemukan di ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah itu.
Demikian halnya dari komunitas peduli lanjut usia. Mereka berharap pemerintah Kota Palu ikut andil memberikan bantuan terhadap kebutuhan lansia di rumah jompo mengingat sejumlah orang tua yang ditampung di rumah jompo membutuhkan sentuhan materil dan fasilitas pendukung lainnya.
Sementara itu komunitas tukang ojek berharap agar pemerintah ikut mendirikan pos pangkalan ojek yang resmi, memberi bantuan rompi dan izin operasional sehingga lebih tertata dan tertib.
Masih banyak suara-suara positif lainnya dari berbagai komunitas lainnya seperti komunitas waria yang butuh sentuhan pendidikan keterampilan kecantikan, ketersediaan akses jalan dan rumah singgah bagi komunitas disabilitas.
Bagi penyandang disabilitas selama ini menganggap akses yang disediakan pemerintah untuk mereka nyaris tidak ada sehingga mereka sulit mengakses kantor pemerintah seperti pelayanan kartu tanda penduduk.
Menanggapi berbagai usulan untuk pemerintah Kota Palu tersebut Kepala Bappeda Kota Palu Arfan mengatakan seluruh masukan baik yang disampaikan melalui diskusi maupun dalam bentuk tulisan akan dikaji lagi oleh Bappeda bersama tim pendamping pembangunan Kota Palu sehingga dapat diakomodasi dalam rencana pembangunan pemerintah Kota Palu. (dikutip di antarasulteng).***
