Antasena (deadlinews.co) – Jakarta – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes, memaparkan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam memperkuat keterbukaan informasi publik pada Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2026 yang berlangsung di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Wakil Gubernur menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Melalui tema “Keterbukaan Informasi untuk Semua”, Pemprov Sulawesi Tengah memaparkan berbagai inovasi dan program unggulan yang mendukung keterbukaan informasi, di antaranya penguatan tata kelola PPID, layanan pengaduan digital Berani Samporoa, program kesehatan Berani Sehat (SEHATI), program pendidikan Berani Cerdas, serta portal Berani Literasi Informasi (Klinik Hoaks).
Salah satu inovasi yang mendapat perhatian tim penguji adalah Berani Samporoa, sistem pengaduan masyarakat berbasis digital yang hingga tahun 2026 telah menerima 4.618 laporan dengan tingkat penyelesaian mencapai 79 persen dan rata-rata waktu respons hanya 3 menit.
Dalam sesi pendalaman, Wakil Gubernur menekankan pentingnya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan Komisi Informasi Provinsi guna membangun ekosistem keterbukaan informasi publik yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Menurutnya, dukungan terhadap keterbukaan informasi tidak hanya diwujudkan melalui regulasi dan digitalisasi layanan, tetapi juga melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas PPID, serta komitmen dukungan anggaran bagi Komisi Informasi Provinsi.
“Keterbukaan informasi harus menjadi penggerak utama tata kelola pemerintahan. Transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi instrumen untuk membangun kepercayaan publik dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Wakil Gubernur.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan terus mendorong berbagai terobosan kebijakan, memperkuat Desk PPID, serta memastikan keterbukaan informasi menjadi bagian dari budaya kerja pemerintahan.
“Keterbukaan informasi adalah jalan menuju Sulawesi Tengah yang Nambaso. Melalui pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel, kami berkomitmen menghadirkan layanan publik yang semakin berkualitas bagi seluruh masyarakat Sulawesi Tengah,” tutupnya.
Pada kegiatan tersebut, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, Wahyu Agus Pratama, S.STP., M.AP. serta pejabat dan staf dilingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.***
