JAKARTA (koranpedoman)–Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengabulkan sebagian gugatan Golkar hasil Munas Bali di PTUN, Jakarta (Senin, 18/5).
PTUN juga memutuskan bahwa SK Menteri Hukum dan HAM tentang kepengurusan Golkar hasil Munas Ancol Batal.
Keputusan ini dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim PTUN Teguh Satya Bakti.
Sebelumnya, kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Bali mengajukan gugatan atas keputusan Menteri Hukum dan HAM yang mengesahkan kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Ancol yang berada di bawah kepemimpinan Agung Laksono. (sumber Rakyatsulsel.com).***
