Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia menjamin terjaganya kondisi likuiditas di pasar meskipun pemerintah tetap akan mengeksekusi prefunding – penerbitan obligasi negara sebelum masuk tahun anggaran berjalan – akhir tahun ini.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengatakan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan stance bias longgar, Bank Indonesia meyakini kebijakan yang ditempuh bank sentral akan selaras dengan operasi fiskal.
“Likuditas itu akan senantiasa ada karena stance kita bias longgar. Kalau ada perbankan yang khawatir bahwa kita kondisinya ketat, itu sebetulnya karena mereka masih ingin melihat bagaimana bentuk koordinasi antara moneter, fiskal, dan OJK,” katanya, dikutif di Bisnis.com Kamis (10/11/2016) malam.
Pihaknya memahami strategi prefunding ditempuh ketika pemerintah masih akan melakukan penyerapan belanja dan pemungutan pajak hingga akhir tahun. Namun, pada saat yang bersamaan, ada potensi aliran dana repatriasi dalam kebijakan pengampunan pajak.
Dana bank-bank komersial di bank sentral saat ini sekitar Rp330 triliun – Rp350 triliun. Angka ini, lanjutnya, lebih banyak dari posisi periode yang sama tahun lalu di bawah Rp200 triliun. Statistik ini mendukung ketersediaan likuditas di akhir tahun.
Terkait opsi emisi obligasi di pasar domestik ataupun global, pihaknya mengaku siap merespons keduanya. Namun, ketika ditanya terkait eksekusi pelonggaran moneter lanjutan, dia menegaskan semuanya akan bergantung pada data dependent.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sesuai arahan Presiden Joko Widodo, penyerapan anggaran harus tepat waktu sehingga harus sudah bisa dieksekusi awal tahun.
Karena penerimaan negara di awal tahun masih seret, opsi prefunding – yang sudah diamanatkan dalam pasal 28 Undang-Undang APBN 2017 – akan diambil.
“Sehingga pada kuartal I, [belanja negara] sudah langsung bisa diimplementasikan tanpa menunggu proses dari DIPA [daftar isian pelaksanaan anggaran], procurement, dan lain-lain,” katanya.
Terkait dengan pilihan pasar yang akan dipilih, pihaknya membuka pengambilan baik dari domestik maupun global. Pengambilan likuiditas dari pasar global akan ditempuh jika kondisinya kondusif terlebih melihat perkembangan efek terpilihnya Donal J. Trump sebagai Presiden Amerika Serikat dan rencana kenaikan Fed Fund Rate.
Pihaknya mengaku tidak akan terlalu bergantung dengan kondisi global. Emisi SBN dalam rupiah juga terbuka lebar, baik melalui lelang ataupun private placement. Apalagi, kekurangan penerbitan SBN bruto tahun ini hanya sekitar Rp8,7 triliun dalam satu kali lelang.
Kendati demikian, pihaknya juga akan tetap memperhatikan kondisi pasar sehingga tidak menimbulkan gangguan. Oleh karena itu, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan agar likuiditas tetap aman.
Sri mengestimasi kebutuhan belanja pada Januari 2017 mencapai Rp116 triliun. Belanja tersebut mencakup pembayaran gaji pegawai, pagu dana alokasi umum (DAU) – termasuk yang ditunda pembayarannya, serta beberapa belanja yang sudah dijadwalkan pada bulan pertama tahun lalu.
Penerimaan Pajak
Selain prefunding, otoritas juga akan memakai sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) serta menggenjot penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Realisasi uang tebusan dari kebijakan pengampunan pajak di akhir periode II juga diharapkan mampu menambah cadangan penerimaan negara.
Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Robert Pakpahan mengatakan kemungkinan kekurangan penerbitan SBN saat ini hanya Rp5 triliun karena penerbitan beberapa SPN tenor pendek batal dieksekusi.
Dengan kebutuhan belanja awal tahun Rp116 triliun, pihaknya mengestimasi besaran prefunding hanya sekitar Rp40 triliun. Angka ini lebih rendah dari kinerja tahun lalu.
Dalam catatan Bisnis, akhir tahun lalu, pemerintah menerbitkan SBN sekitar Rp63,5 triliun yang menjadi strategi prefunding untuk APBN 2016. Angka ini terdiri atas penerbitan surat utang negara (SUN) valas senilai US$3,5 miliar (sekitar Rp48,5 triliun) dan private placement senilai Rp15 triliun. “Penerimaan pajak sudah mulai masuk tanggal 10. Lelang rutin [SBN] juga sudah mulai,” ujarnya. ***
