Antasena (deadlinews.co) – Palu – Beredar video testimoni mantan Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) yang menyebutkan, bahwa anggota DPR RI Dapil Sulteng Ahmad Ali (AA) mengurus jalan nasional di daerah ini.
Beredarnya video tersebut dan menjadi perbincangan di WhatsApp Group (WAG) pun di screen shoot dan terkonfirmasi ke anggota DPR RI lainnya yang juga dari Dapil Sulteng, yakni H. Muhiddin Said.
Menanggapi testimoni Syaifullah Djafar tersebut, Muhiddin Said yang juga Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI H Muhidin M Said mempertanyakan, sejak kapan anggota DPR RI Dapil Sulteng Ahmad H Ali mengurus jalan?
Pernyataan Muhiddin itupun menjadi viral di WAG dengan jelas terbaca di Screen Shoot WhatApps yang tertera nama H. Muhiddin Said dan foto profilnya yang mengenakan baju Partai Golkar.
Menurut Anleg DPR RI dari Fraksi Golkar Dapil Sulteng selama enam periode itu, justru dirinya selama 10 tahun terakhir mengurus di Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur.
“Kapan Ahmad Ali urus jalan. Saya 10 tahun pimpin K 5 yang membidangi infrastruktur dan tanya kepada bupati-bupati minta tolong di mana dan tanya ke Dirjen Bina Marga,” tulis H. Muhiddin Said.
Dalam screen shoot obrolan melalui WhatsApp itu, ayah dari bakal calon Wakil Wali Kota Imelda Liliana Muhidin itu juga meminta untuk menanyakan langsung ke bupati-bupati di Sulteng. Bahkan ke Dirjen Bina Marga.
‘’Bukan tanya ke Syaifullah,’’ demikian jawab Muhiddin, menanggapi cuplikan video testimoni Syaifullah Djafar.
Sebelumnya, ada video testimoni mantan Kadis Bina Marga Syaifullah Djafar dalam video. Dalam video itu eks Kadis 10 tahun era Gubernur Sulteng Longky Djanggola itu menyebut soal perhatian jalan nasional ke Sulteng. Atas dasar itu ada konfirmasi via WA ke Muhidin Said dan dijawab yang bersangkutan.
Diketahui sebelumnya Ahmad Ali di komisi 3 DPR RI yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan. Sehingga tidak linear dengan infrastruktur jalan, jembatan dan bendungan/irigasi.
Sedangkan Syaifullah yang dikonfirmasi via WA belum memberikan keterangan ke redaksi.
Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) XIV Dadi Murdadi yang dikonfirmasi via chat di WhatsAppnya Selasa (06/08/2024), mengatakan atas dukungan dan beberapa usulan dari komisi V DPR RI dan pemerintah daerah.
“Ya atas dukungan dan beberapa usulan dari komisi V DPRI dan pemerintah daerah tks,”jawab Dadi.
Menurutnya program penyelenggaraan jalan dilaksanakan berdasarkan :
1. Hasil survey kondisi jalan dan jembatan di masing-masing provinsi yg dilaksanakan setiap tahunnya.
2. Usulan dari Pemerintah provinsi dan kabupaten kota berdasarkan hasil musrenbangnas.
3. Direktif presiden pada saat kunjungan k daerah.
4. Usulan komisi V DPR RI.
5. Direktif menteri PUPR.
6. Serta Usulan tanggap darurat bencana. ***
