Bang Doel (deadline-news.com)-Palusulteng-Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah didorong untuk membangun kerangka tata kelola kawasan untuk meningkatkan nilai tambah produk turunan sawit masyarakat di Kecamatan Rio Pakava. Hal itu disampaikan wakil ketua Komisi III DPRD Sulteng Muh Masykur, SP dalam siaran persnya Sabtu (14/10-2017), yang dikirim ke Whatsaap redaksi deadline-news.com.
“Kita butuh investor masuk membangun pabrik CPO (crude palm oil ) di Rio Pakava. Atau bisa juga melalui Perusahaan Daerah menggandeng swasta bersama membangun pabrik,”tulis.
Masykur menguraikan, berdasarkan data yang disampaikan oleh warga, sekitar 60.000 hektar luasan kebun kelapa sawit yang hari ini dikelola oleh warga masyarakat Rio Pakava. Kebun kelapa sawit milik warga ini dikelola dalam bentuk kelompok petani kelapa sawit mandiri. Dan rata-rata sudah dapat menghasilkan.
“Dengan luasan perkebunan sebesar itu hasil panen petani mencapai Rp. 1 triliun setiap tahunnya,”ujar Masykur.
Kata politisi Partai Nasdem ini, kemana petani menjual hasil panennya, ya ke perusahan milik PT. Astra Grup yang beroperasi di wilayah Kab. Mamuju Utara Sulawesi Barat, yakni PT. Mamuang, PT. Pasang Kayu, PT. Letawa dan PT. Lestari Tani Terpadu (LTT), kesemuanya anak perusahaan PT. Astra Agro Lestari (AAL).
Dengan demikian, secara kontekstual, kondisi tersebut yang sepatutnya tidak diabaikan oleh Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah. Ini potensi bagi daerah pada satu sisi, dan sudah pasti akan membantu petani di sisi lainnya.
Sebab, jika negara hadir menciptakan pasar di sana maka satu hal yang pasti terjadi adalah memutus mata rantai monopoli pasar yang ada di Kec.Rio Pakava, termasuk pemberlakuan standar harga Tandan Buah Segar (TBS) yang cenderung diberlakukan oleh perusahaan.
“Bagi Daerah Sulawesi Tengah ini yang sangat merugikan karena potensi yang seharusnya diperoleh tidak dimanfaatkan dengan baik,” kesal Masykur.
Padahal jika potensi itu dimanfaatkan bakal menjadi salah satu sumber nilai tambah pendapatan bagi daerah ini. Saya kira tidak ada kata terlambat bagi Pemprov. Sulteng untuk hadir di tengah-tengah warga masyarakat Rio Pakava. ***
