Kartu ‘Sakti’ Jokowi Di Bambakoro Tak Tepat Sasaran
Sebarkan artikel ini
Presiden Joko Widodo didampingi Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara menggelar jumpa pers di halaman belakang Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2014). Jumpa pers ini terkait pembaharuan alutsista, intelejen negara, dan juga kesejahteraan anggota TNI dan Polri.
Syukri : Kalau pemerintah tidak mendata kembali penerima kartu sakti ini lebih diganti nama “kartu bantuan orang mampu” supaya alamatnya jelas, tidak usa menjual nama masyarakat miskin
ARDI JAFAR (koranpedoman)PASANGKAYU-Sulbar-Penyaluran kartu ‘sakti’ berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang diluncurkan Presiden Jokowi bagi masyarakat kurang mampu di desa Bambakoro tidak tepat sasaran.
Terbukti, pada penyaluran kamis 4 desember lalu banyak warga yang layak mendapatkan justru terabaikan, bahkan yang mendapatkan kartu sakti adalah warga yang dianggap tidak layak menerima, realitasnya, mereka memiliki motor dan lahan bahkan ada warga yang memiliki mobil juga ikut menerima bantuan miskin tersebut.
” Penyaluran kartu ini tidak tepat sasaran, lihat saja penerima justru mereka yang memiliki motor dan lahan bahkan ada yang memiliki mobil, dan sebaliknya justru yang berstatus janda dan lanjut usia merekalah yang terabaikan,” ungkap syukri salah satu tokoh pemuda desa bambakoro saat disambangi dikediamannya kamis (4/12).
Diduga lanjut Syukri, data yang dipakai adalah data lama, ini terlihat disejumlah kartu undangan penerima justru ada yang telah meninggal dan ada pula yang telah berpindah domisili.” Yang mengherankan orang yang sudah lama meninggal dan yang sudah pindah domisili justru itu yang dapat undangan, saya menduga yang dipakai adalah data 2011,” ungkapnya.
Karena itu, Syukri menyarankan agar identifikasi terkait klasifikasi masyarakat kurang mampu atau dengan kategori miskin dibenahi supaya penerima bantuan lewat kartu ini bisa tepat sasaran.
Jika tidak, akan kembali mengulangi kesalahan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam penyaluran bantuan.
” Yah kalau pemerintah tidak kembali mendata penerima kartu sakti ini lebih baik kartu sakti ini diganti nama “kartu bantuan orang mampu” supaya alamatnya jelas, tidak usa menjual nama orang-orang yang tidak mampu,” cetus syukri. ***
