Antasena (deadlinews.co) – Palu – Beredarnya video testimoni mantan Kadis Bina Marga Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) Ir. Syaifullah Djafar yang menyebutkan peran anggota DPR RI Ahmad Ali dalam pembangunan infrastruktur jalan menimbulkan polemik.
Bahkan menuai reaksi dari anggota DPR RI Dapil Sulteng yang 10 tahun di Komisi V, H. Muhidin Said dan mempertanyakan peran Ahmad Ali dalam mengurus jalan.
Terkait video tersebut, Syaifullah Djafar menyatakan bahwa apa yang dikatakannya perlu diluruskan.
“Perlu diluruskan bahwa dalam video itu, saya berbicara dalam konteks penanganan Jalan Provinsi di Sulawesi Tengah, bukan jalan Nasional atau jalan kabupaten,” sebutnya dalam klarifikasi yang dikirimkan kepada sejumlah wartawan melalui layanan WhatsApp, Selasa (06/08/2024).
Menurutnya, dalam konteks penangan jalan Nasional penyelenggaraan jalan Nasional sudah menjadi kewajiban, tanggung jawab, dan urusan Anggota DPR-RI bersama kementerian PUPR.
“Jadi secara otomatis itu menjadi urusan Anggota DPR-RI (terutama anggota yang duduk di komisi-V).
Persoalan mendasar penanganan jalan provinsi di Sulawesi Tengah, adalah besarnya Gap antara kebutuhan dan ketersediaan anggaran penanganan jalan provinsi. dan Gap itu antara lain, bisa diperjuangkan untuk diperkecil dengan Dana khusus dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Syaifullah mengatakan bahwa dukungan pusat itu selalu bisa dilakukan melalu dua jalur. jalur teknis dan jalur politis.
“Untuk jalur teknis sudah ada rumusan dan formula baku, yang menjadi acuan pemerintah pusat. Dan dukungan politik itu tergantung dr perhatian ataupun kepedulian wakil-wakil kita di pusat (pada komisi apapun),” jelasnya.
“Dan sebagaimana yang dalam video itu, memang saya berbicara apa adanya, bahwa selama saya menjabat (dan selama bpk AA menjadi anggota DPR-RI, hanya beliau-lah satu-satunya yang melakukan ini melalui jalur politis,” katanya.
“Catatan sekali lagi, saya berbicara dalam konteks penanganan jalan provinsi dan bukan jalan Nasional atau kabupaten,” sambungnya.
“Sebetulnya video yang beredar itu merupakan penggalan video yang tidak utuh. sehingga menimbulkan miss persepsi,” tutupnya.
*Berikut testimoni lengkap mantan Kadis Bina Marga Provinsi Sulawesi Tengah:*
Selama saya menjabat sebagai Kepala Dinas yang menangani penyelenggaraan jalan tidak ada satu wakil wakil kita di Senayan sana yang memberikan kontribusi.
Perhatian maupun dukungan ya dan melakukan lobi-lobi terhadap pemerintah pusat untuk alokasi dan anggaran. Kecuali bapak ahmad ali.
*Narasi Kreator:* Pembangunan di Sulawesi Tengah masih sangat bergantung pada APBN. Sejak menjadi anggota DPR RI, Ahmad Ali telah banyak menurunkan anggaran infrastruktur pembangunan jalan dan jembatan di Sulawesi Tengah. Itu artinya, kita warga Sulawesi Tengah butuh pemimpin yang peduli terhadap laju pembangunan di Sulawesi Tengah.
Hanya memang di sini saya merasakan bahwa pak Ahmad Ali ini bukan orang yang suka gembar gembor ya bahwa ini karena saya, ini karena saya. Tapi apa yang dia lakukan itu memang kami rasakan. Bahwa ini memang bantuan beliau sangat besar sekali di dalam penanganan infrastruktur jalan di Sulawesi Tengah ini.
Alokasi anggaran untuk Dinas Bina Marga itu pada umumnya itu hanya habis di pemeliharaan rutin.
Untuk mempertahankan kondisi jalan kemantapan jalan yang sedang ada saat itu ya, sehingga kita tidak punya lagi ruang untuk alokasi anggaran bagi anggaran atau penyelenggaraan peningkatan jalan.
Nah, kalau kita tidak punya anggaran untuk jalan, maka kondisi mempertahankan kemantapan kita itu akan stagnan, tidak naik, bahkan bisa menurun apabila anggaran pemeliharaan itu kecil atau menurun.
Sehingga, anggaran-anggaran untuk peningkatan jalan itu seluruhnya itu kita ambil atau kita usahakan dialokasikan dari bantuan pemerintah pusat.
Pada umumnya itu berkat dukungan, bantuan dan perhatian secara konsisten dari bapak Ahmad Ali yang membicarakan dengan pemerintah pusat.
Jadi misalnya kebutuhan infrastruktur itu 10, mungkin yang bisa disiapkan daerah itu hanya dua, delapan itu harus dari pusat.
Dan untuk bisa mendapatkan dukungan pusat, maka harus diperlukan figur-figur pimpinan daerah yang memang sudah berada di level pusat. Karena sudah memang melakukan koordinasi ataupun kesehariannya itu sudah bersama-sama dengan pemerintah pusat.
Saya dengan pak Ahmad Ali ini ya ini tadi sudah sampaikan bahwa beliau tidak suka bicara, bahwa oh itu jalan dibangun itu karena saya.
Biasa dengan ya bekerja saja, kemudian mungkin tidak ada yang tahu, malah mungkin baru sekarang ini saya buka semua, bahwa ternyata banyak sekali yang sudah dikontribusikan oleh Ahmad Ali si Sulawesi Tengah, khususnya infrastruktur jalan yang saya tahu.
Sebelumnya diberitakan, testimoni Syaifullah Djafar tersebut, menuai reaksi dari Muhiddin Said yang juga Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI H Muhidin M Said. Ia mempertanyakan, sejak kapan anggota DPR RI Dapil Sulteng Ahmad H Ali mengurus jalan?
Pernyataan Muhiddin itupun menjadi viral di WAG dengan jelas terbaca di Screen Shoot WhatApps yang tertera nama H. Muhiddin Said dan foto profilnya yang mengenakan baju Partai Golkar.
Menurut Anleg DPR RI dari Fraksi Golkar Dapil Sulteng selama enam periode itu, justru dirinya selama 10 tahun terakhir mengurus di Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur.
“Kapan Ahmad Ali urus jalan. Saya 10 tahun pimpin K 5 yang membidangi infrastruktur dan tanya kepada bupati-bupati minta tolong di mana dan tanya ke Dirjen Bina Marga,” tulis H. Muhiddin Said.
Dalam screen shoot obrolan melalui WhatsApp itu, ayah dari bakal calon Wakil Wali Kota Imelda Liliana Muhidin itu juga meminta untuk menanyakan langsung ke bupati-bupati di Sulteng. Bahkan ke Dirjen Bina Marga.
‘’Bukan tanya ke Syaifullah,’’ demikian jawab Muhiddin, menanggapi cuplikan video testimoni Syaifullah Djafar.
Sebelumnya, ada video testimoni mantan Kadis Bina Marga Syaifullah Djafar dalam video. Dalam video itu eks Kadis 10 tahun era Gubrlernur Sulteng Longky Djanggola itu menyebut soal perhatian jalan di Sulteng. Atas dasar itu ada konfirmasi via WA ke Muhidin Said dan dijawab yang bersangkutan.
Sedangkan Syaifullah yang dikonfirmasi via WA belum memberikan keterangan ke redaksi.***
