Langkah Politik keberanian dan kehebatan Joko Widodo (Jokowi) patut diacungi jempol.
Bagaimana tidak, pertai demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai tempat bernaungnya selama bertahun-tahun ditinggalkannya demi memuluskan langkah putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka menuju wakil presiden mendampingi Prabowo Subianti yang notabene adalah rival politiknya pada kontestasi pemilu presiden 2019 silam.
Kendati dicap sebagai “pengkhianat” bahkan dipecat dari kader dan keanggota PDIP Jokowi terus melangkah jauh meninggalkan PDIP demi “ambisi” politiknya dimana putranya harus jadi wakil presiden, sekalipun membawa “korban” sang adik ipar yang notabene ketua Mahkama Konstirusi juga “dipecat”.
PDIP Sebagai partai pengusung Jokowi di dua kali presiden 2014-2019-2019-2024, pasti merasa sakit hati dan kecewa ditinggalkan begitu saja.
Lalu beranikah PDIP bersikap tegas terhadap Jokowi? Misalnya menggulingkan rezim Jokowi dengan langkah pemakzulan. Kalau tidak berani, patut dicurigai PDIP hanya “bersandiwara” merasa kecewa ditinggal Jokowi.
Secara kekuatan politik di DPR RI dan MPR RI, PDIP punya kans besar memakzulkan Jokowi dari jabatan Presiden.
Hanya saja butuh keberanian seperti langkah berani Jokowi meninggalkan PDIP demi “ambisi” politik menggandengkan putranya dengan Prabowo Subianto yang notabene ketua umum Partai Gerindra pada Pilpres 2024 ini.
Setelah “dipecundangi” oleh Jokowi, jika PDIP ingin mengembalikan ke jayaannya dan capres yang diusungnya menang, maka tidak ada tawar menawar PDIP harus mengambil langkah tegas dengan memakzulkan Jokowi. Tapi Beranikah PDIP mengambil langkah pemakzulan itu?
Bukankah isu pemakzulan telah muncul sebelumnya melalui penandatanganan petisi 100 pemakzulan Jokowi.
Adalah Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi salah satu penandatangan petisi 100 isu pemakzulan Presiden Jokowi.
“Pemakzulan yang digagas Petisi 100 sudah diterima DPD RI pada Juli 2023,”kata Muslim Arbi seperti dikutip di rmol.id minggu 14 Januari 2024.
Pemilu seretak 2024 baik pemilu presiden maupun Legislatif tinggal kurang lebih sebulan. Artinya jika PDIP ingin berjaya kembali dikanca perpolitikan Nasional, maka jalan satu-satunya pemakzulan terhadap Jokowi yang telah “berkhianat” terhadapnya.
Walaupun dalam dunia politik khianat mengkhianati hal yang biasa. Karena praktek politik kekuasaan tergantung kebutuhan dan kepentingan.
Hanya saja jika pemakzulan terjadi, maka patut diduga akan membawa dampak stabilitas keamanan dan politik jelang pemilu serentak 14 Februari 2024 ini.
Karena tidak ada yang bisa menjamin aparat keamana tidak berpihak kepada penguasa (Presiden). Bagi pimpinan keamanan, perintah presiden adalah keharusan untuk dijalankan.
Oleh sebab itu kekhawatiran banyak pihak bahwa Pemilu serentak 2024 tidak akan berintegritas, jujur dan adil memang berpeluang melahirkan kecurangan dan ketidak netralan aparat.
Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita petunjuk dan hidaya untuk memilih pemimpin yang baik dari yang terbaik pada pemilu 2024 ini. ***
