Makassar (Deadline News/koranpedoman.com)- 2 Januari 2016, Aksi Indonesia Muda (AIM) yang aktif memberdayakan para pengemis (eks kusta) di jalan dangko Jongaya dengan membangun usaha kerajinan tangan melalui pengembangan industri kreatif menuntut pemerintah kota Makassar dalam hal ini dinas sosial kota makassar untuk memberikan upah kepada tukang sapu jalan didangko, Aksi Indonesia Muda (AIM) sebuah komunitas yang menghimpun Anak muda makassar yang aktif dalam melakukan pemberdayaan masyarakat Mereka anak muda yang tergabung dalam sebuah gerakan sosial.
Menurut President AIM Adryan Yudhistira Purwanto Menyampaikan bahwa Setelah 9 bulan lamanya, Pemkot Makassar dalam hal ini Dinas Sosial Makassar tak kunjung memberikan upah kepada para penyapu jalan yang tinggal di jalan Dangko (Kampung Mantan Penderita Kusta). Padahal kegiatan ini merupakan program yang diusung oleh Dinsos Makassar diawal bulan Januari tahun 2015 lalu, dengan tujuan agar dapat mempekerjakan warga Dangko menjadi penyapu jalan di sekitaran Abdul Kadir Cenderawasih, sekaligus sebagai upaya meminimalisir jumlah pengangguran dari kampung ini. Menurut para penyapu jalan tersebut, mereka hanya sempat digaji selama 3 bulan namun setelah itu tidak ada lagi. Upahnya pun, bukan dalam bentuk fresh money melainkan dalam bentuk sembako yang sudah disepakati pada awalnya antara para pekerja bersama pihak Dinsos. Sayangnya, program tersebut jauh dari cita-cita awalnya. Pasalnya, sudah sekian lama para penyapu jalan ini bersabar menunggu upahnya namun tidak pernah diberikan selama kurang lebih untuk 9 bulan. Bisa kita bayangkan, apa jadinya jika para pekerja dibiarkan bekerja begtu saja kemudian terlunta-lunta selama 9 bulan tanpa ada kejelasan kapan mereka diberikan upah. “Ujar Adryan
Sekretaris Jenderal AIM Sulaiman Menambahkan kami Menuntut Hak Tukang Sapu Jalan, Tidak hanya itu, pertanggal 3 Agustus 2015 Lembaga Sosial (Aksi Indonesia Muda) sudah mencoba meng-advokasi para pekerja penyapu jalan untuk bersama-sama membuka dialog dengan pihak Dinsos. Sayangnya, tidak ada solusi konkret yang dihasilkan dari forum dialog yang dilakukan, malah para pekerja hanya “dijanjikan” akan diberi gaji pada bulan September 2015. Adapun alasan terlambatnya keluar gaji pekerja, dikarenakan dananya belum cair dari DPRD. Alhasil hingga detik ini, upah sebanyak 20 orang para penyapu jalan tak kunjung diberikan yang akhirnya makin membuat warga kampung dangko pesimis dengan langkah pemerintah.”Ujar Sulaiman
Hal yang sama juga disampaikan Internal Vice President AIM Ma’rifatun Qamariyah menyatakan kami ingin Perubahan Bukan Sekedar Slogan, Pemerintah semestinya hadir sebagai pendorong bagi rakyat kecil menuju kesejahteraan, bukan hanya membuat mereka sebagai “modal politik” untuk berebut jabatan. Kasus di atas kiranya menjadikan kampung Dangko sebagai satu stereotype kampung kaum marginal yang diperlakukan bak “sapi perah” dan hanya digunakan untuk meraup suara saat momen pemilu. Politik hadir dengan wajahnya yang bengis dengan menakar manusia sebagai satu suara, tidak lebih dari itu. Di saat mereka membutuhkan dorongan dari pemerintah, malah pemerintah terkesan membiarkan seolah bukan mereka bukan bagian dari elemen perkotaan. Seperti yang kita ketahui, kampung Dangko merupakan salah satu kampung miskin di pinggiran kota, yang notabene sejak dulu merupakan penyumbang jumlah pengemis terbesar di Makassar. Kampung ini dihuni oleh mantan penderita kusta beserta keluarganya dan memang mereka banyak berprofesi sebagai pengemis, tukang parkir, dan pemulung. Namun sayangnya, sejak dahulu belum ada tindakan yang serius dari pemerintah untuk mengurai masalah pengemis dari kampung ini secara berkesinambungan. Pemerintah hanya sibuk mencari slogan-slogan keren yang pas buat perkotaan tapi selalu minim esensi dan dampak berkelanjutan. Tagline “Makassar Kota Dunia” atau bahkan “Makassar Tidak Rantasa” hanya akan jadi pemanis di telinga sekian banyak warga Dangko, yang mencari uang makan pun susah.
Sekarang saatnya kita bersatu tegakkan idealisme atas nama kemanusiaan dan keberpihakan kepada rakyat kecil dengan aksi nyata dengan menyebarkan petisi ini. Tuntutan kami cukup dua poin inti bagi pemerintah kota :
1. Menuntut agar pihak Dinsos Makassar segera membayarkan upah kepada 20 orang tukang sapu jalan di Dangko.
2. Mendesak pihak Pemkot Makassar agar turut membantu gerakan pemberdayaan yang ada di kampung Dangko agar semakin banyak orang yang mampu diberdayakan dan hidup mandiri. “Ujarnya Rifah
Mari Kita Dukung Gerakan.***
