Bantuan Stimulus Tahap I Baru Rp, 235 M

“Pemerintah pusat telah mendapatkan pinjaman dari Bank Dunia dan UNDP

sebesar Rp,13 triliun untuk pemulihan bencana alam di Sulteng”

Bang Doel (deadline-news.com)-Palusulteng-Kepala Pelaksana Badana Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Sulteng Ir.Bartholomeus Tandigala, SH,CES menjawab deadline-news.com di Palu Selasa (9/4-2019), mengatakan saat ini bantuan stimulus untuk perbaikan rumah bagi korban bencana alam Palu, Sigi dan Donggala, tahap I, baru tersedia Rp,235 miliyar.

Menurutnya dana stimulus sebesar Rp,235 miliyar itu tidak mencukupi jika dibagi ke 1 kota (Palu) dan 3 daerah Kabupaten (Sigi, Donggala dan Parigi Moutong). Sebab keperluan anggaran untuk stimulus perbaikan rumah-rumah masyarakat korban bencana mencapai Rp, 2,6 triliun pada usulan pertama pemerintah Provinsi Sulteng. Hanya saja angka tersebut bisa bertamba seiring dengan bertambahnya rumah rusak di Palu, Sigi, Donggala dan Parimo.

Kata mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Palu itu, untuk penggunaan dana stimulus dari pusat yang baru Rp, 235 miliyar itu, sebenarnya masih menunggu Juknis dan Juklaknya.
Karena dana stimulant itu tidak disalurkan secara langsung ke rekening masyarakat. Tapi ada tim yang dibentuk oleh pemerintah yang akan menangani perbaikan rumah masyarakat korban bencana alam tersebut.

“Jadi bukan dalam bentuk tunai yang diberikan ke masyarakat, tapi ada tim yang akan melakukan perbaikan rumah-rumah warga. Sebab jika dana tunai yang diberikan langsung ke warga, pemerintah khawatir perbaikan rumah mereka selesai, dan uangnya sudah habis,”ujar Bartho.

Ia menambahkan jika tim bentukan pemerintah yang mengerjakan perbaikan rumah-rumah warga, pengawasannya juga lebih mudah.

Sementara itu salah seorang pengawas bantuan dan pembangunan infrastruktur bencana alam di Palu, Sigi, Donggala dan Parimo H.Muhidin M Said, menjawan deadline-news.com Selasa (9/4-2019) di kediamannya di Palu mengatakan sebenarnya pemerintah pusat telah mendapatkan dukungan dana pinjaman dari Bank Dunia (World Bank) dan UNDP sebesar Rp,13 triliun.

Kata Muhidin dana pinjaman sebesar Rp,13 triliun itu, untuk biaya pemulihan bencana alam di Palu, Donggala, Sigi dan Parigi Moutong Sulawes Tengan (Sulteng).

“Hanya saja memang pemerintah harus hati-hati mengelola uang pinjaman itu, untuk biaya pemulihan ekonomi dan perbaikan infrastruktur di Kota Palu, Sigi, Donggala dan Parimo yang terdampak bencana gempa bumi, likuifaksi dan tsunami 28 September 2018,”ujar ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI daerah pemilihan Sulawesi Tengah.

Kata wakil ketua komisi V DPR RI itu, pembangunan hunian sementara (Huntara) dan hunian tetap (Huntap) bagian dari yang akan dibiayai pinjaman Rp,13 triliun dari Bank Dunia dan UNDP itu.

Ia menjelaskan bahwa UNDP adalah singkatan dari kepanjangan United Nations Development Programs. Organisasi UNDP ini dibentuk pada tahun l965 dan merupakan penggabungan dua organisasi yang sudah ada sebelumnya (Program Bantuan Teknis PBB dan Program Dana Khusus PBB).***