Andi Attas Abdullah (deadline-news.com)-Palusulteng-Dalam masa resesnya anggota DPR RI fraksi Partai Golkar daerah pemilihan Sulawesi Tengah (Dapil Sulteng) H.Muhidin M Said mengatakan setiap pertemuannya dengan konstituennya (masyarakat), mengutamakan sosialisasi betapa pentingnya penerapkan protokol kesehatan (Protkes) covid19.
“Dimasa reses kali ini kami mengutamakan sosialisasi tentang pentingnya Protokol kesehatan covid19, yakni selalu menggunakan masker setiap keluar rumah, menjaga jarak dan sesering mungkin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir,”kata politisi senior partai Golkar itu menjawab wawancara deadline-news.com via chat di whatsappnya minggu (8/11-2020).
Selain itu kata anggota DPR RI, 4 periode ini, pentingnya Pemulihan Ekonomi, terutama serapan Anggaran yang masih perlu ditingkatkan.
“Karena terkait dengan pertumbuhan ekonomi, juga masalah-masalah Rekondtruksi dan Rehabilitasi paska bencana. Sebab hal itu paling rakyat rasakan,”tegas mantan wakil ketua komisi V DPR RI.
Ia juga menyinggung soal Lapangan kerja dan pengangguran. Karena selama pandemi covid19 ini terjadi penambahan pengangguran, lantaran banyak perusahaa melakukan pemutusa hubungan kerja (sebagian karyawan di rumahkan).
“Yang dirasakan rakyat saat ini adalah butuh lapangan kerja, karena meningkatnya pengangguran, disaat pandemi banyak pekerja di rumahkan,”tutur Muhidin.
Disinggung soal oarang “pinggiran” diantaranya Ina-Ina penjual pisang dan kacang tanah goreng keliling kota Palu. Serta Ina-ina yang nongkrong di prampatan lapu-lapu merah sambil menggedong anak-anak, solusinya kata Muhidin adalah mereka perlu dilakukan klaster usaha baru.
“Kemudian dibantu menghubungkan lewat program-program yang ada misalnya KUBE ( klompok usaha bersama),”ujar Muhidin.
Menurutnya program itu ada di Kemensos atau lewat BSBI ( Bantuan Sosial Bank Indonesia).
“Jadi banyak program-program yang bisa dilakukan tinggal perlu sosialisasi di masyarakat dan ada juga KUR ( Kredit Usaha Rakyat ) ini juga bagus untuk Usaha-usah kecil dan mikro,”jelas wakil ketua komisi badan anggaran DPR RI itu.***
