Bang Doel (deadlinews.co)-Palu-Proses hukum dugaan korupsi proyek pengadaan generating set yang ditangani polresta Palu terhambat oleh hasil audit badan pengawas keuangan dan pembangunan (BPKP).
Padahal kasus tersebut sudah rampung dan tinggal menunggu hasil audit BPKP. Audit BPKP ini sajak Agustus 2023 penyidik memintanya ke BPKP. Namun sampai saat ini belum juga keluar. Diduga pihak BPKP sengaja memperlambat hasil auditnya.
Celakanya lagi dugaan korupsi proyek tahun 2022 dengan anggaran sekitar Rp, 950 jutaan itu telah ditotal los. Tapi pihak BPKP cenderung mengurangi hasil auditnya bahkan terkesan menolkan kerugian negara, sehingga mereka diduga memperlambat mengeluarkan hasil auditnya.
Kapolresta Palu Kombes Pol. Barliansyah, melalui Kasat Reskrim AKP Ferdinand E Numberi,S.I.K menjawab detaknews.id group deadlinews.co senin (16/10-2023), di kantornya mengatakan terkait dugaan korupsi proyek pengadaan generating set di pasar bambaru, pihak penyidik melakukan perhitungan total loss.
Sekalipun begitu, pihak penyidik polresta Palu masih menunggu hasil audit investigasi badan pengawas keuangan dan pembangunan (BPKP) RI perwakilan sulawesi tengah di Palu.
“Kami masih terhambat proses penyidikan akibat hasil audit BPK belum keluar sampai sekarang. Padahal sejak bulan anggustus kami mintakan audit investigasi. Tapi sampai saat ini belum ada,”jelasnya.
Menurutnya dari hasil perhitungan metode total loss, kerugian negara diperkirakan kurang lebih Rp, 942.445.500
dari total pagu Rp, 950 juta.
Proyek yang dibiayai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kota Palu tahun 2022 itu, tendernya dimenangkan oleh pt. Rajawali diesel
dengan penawaran Rp,646.020.000.000
Pengadaan generating set itu melekat di Dinas perdagangan dan perindustrian yang saat itu dipimpin Ajen Kris,SE, MM.
Ternyata bukan hanya ditingkat polresta Palu yang terhambat kinerjanya dalam hal penuntasan kasus dugaan korupsi akibat lambatnya audit BPKP.
Tapi ternyata sejumlah dugaan korupsi yang sedang dalam proses penyidikan Kejaksaan Tinggi sulawesi tengah (kejati sulteng) dengan Kejari Palu belum ada kemajuan yang signifikan.
Sebut saja dugan korupsi di badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) sulteng yang penyidikannya sudah cukup lama, namun terhambat dengan hasil audit badan pengawas keuangan dan pembangunan (BPKP) sulteng.
Padahal sejumlah pihak telah dimintai keterangan. Bahkan penyidik telah melakukan penggeledahan di bawaslu di 5 kabupaten yakni Buol, Donggala, Parigi Moutong, Morowali dan Banggai Kepulauan.
Penyidik Kejati sulteng belum dapat menetapkan tersangka dugaan korupsi di bawaslu sulteng, sebab masih terkendala dengan hasil audit BPKP.
Padahal penyidik Kejati sulteng dan Kejari Palu sudah sejak lama mengirimkan surat dan dokumen permintaan audit investigasi atas kerugian negara pada dugaan korupsi Bawaslu sulteng.
Sekalipun ada data hasil audit sebelumnya, namun harus dipertegas dengan hasil audit investigasi BPKP atau BPK dan sebenarnya bisa saja menggunakan auditor independen diluar, tapi biayanya mahal.
Sedangkan kalau BPKP atau BPK sudah dibiayai oleh negara,”kata salah seorang sumber di Kejati Rabu (20/9-2023).
Kepala perwakilan BPKP sulteng Edy Suharto sebelumnya berusaha dikonfirmasi di kantornya Rabu (20/9-2023) tidak ada ditempat.
“Maaf pak pimpinan kami dan semua pejabat lagi tugas luar, nanti lain kali bapak kemari lagi,”kata Kurniawan security kantor BPKP sulteng itu.
Ditanya apakah ada humas di kantor BPKP? Jawabnya kalau untuk konfirmasi biasa ke bagian umum dulu. ***
