Antasena (deadlinews.co) – Palu – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus memperkuat pembangunan sektor kelautan dan perikanan melalui penguatan produksi, peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya, pengelolaan ruang laut, serta pengawasan terhadap pelaku usaha.
“Berdasarkan data program dan capaian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah, total anggaran yang disiapkan untuk sejumlah program kelautan dan perikanan mencapai Rp.33,73 miliar,”kata Kepala Bidang Budidaya dan pengolahan, pemasaran hasil perikan (P2HP) Dinas Kelautan dan Perikanan Moh.Syafar DB, S.Pi, MP dalam konfrensi pers Berani Sejahteran yang digagas Kadis Kominfosantika Agus Wahyu Kamis (10/9/2026).
Anggaran tersebut diarahkan untuk lima kelompok utama, yakni infrastruktur pelabuhan sebesar Rp.7,62 miliar, sarana produksi perikanan tangkap Rp.15,46 miliar, sarana produksi budidaya dan P2HP Rp.5,16 miliar, pengelolaan ruang laut Rp.1,85 miliar, serta pengawasan SDKP Rp.3,64 miliar.
Pada sektor perikanan tangkap, pemerintah menempatkan peningkatan produksi sekaligus penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu fokus program. Dukungan infrastruktur antara lain diarahkan ke Pelabuhan Perikanan Mato dengan anggaran Rp.1,62 miliar dan Pelabuhan Perikanan Lafeu sebesar Rp.6 miliar.
Selain infrastruktur, bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap dialokasikan sebesar Rp.2,26 miliar untuk penanggulangan kemiskinan yang menyasar 51 rumah tangga, serta Rp.13,20 miliar untuk peningkatan produksi bagi 114 kelompok nelayan.
Capaian produksi perikanan tangkap juga menunjukkan peningkatan. Produksi yang pada 2024 tercatat sebesar 271.865,95 ton meningkat menjadi 328.393,08 ton pada 2025, atau naik sekitar 20,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Sejumlah daerah tercatat menjadi sentra produksi perikanan tangkap tertinggi pada 2025. Donggala berada di posisi pertama dengan produksi 80.180,70 ton, disusul Morowali 40.225,30 ton, Banggai Laut 37.438,88 ton, Parigi Moutong 31.534,10 ton, dan Banggai 29.240,50 ton.
Sementara itu, pada subsektor perikanan budidaya, pemerintah mengalokasikan Rp.5,16 miliar untuk sarana produksi budidaya dan pengolahan serta pemasaran hasil perikanan (P2HP).
Program tersebut mencakup penyediaan sarana budidaya air tawar dengan sistem bioflok, sarana produksi rumput laut untuk rumah tangga miskin, sarana budidaya air payau dan laut, serta sarana pengolahan dan pemasaran.
Dukungan anggaran juga mencakup Rp.345 juta untuk penanggulangan kemiskinan bagi 23 rumah tangga miskin, Rp.3,74 miliar untuk peningkatan produktivitas budidaya bagi 46 kelompok pembudidaya, dan Rp.1,07 miliar untuk sarana pengolah dan pemasar bagi 23 kelompok.
Data Dinas Kelautan dan Perikanan mencatat produksi perikanan budidaya pada 2025 mencapai 330.058,72 ton. Angka tersebut masih bersifat sementara. Banggai Kepulauan menjadi daerah dengan produksi budidaya tertinggi, yakni 242.639,99 ton, disusul Banggai Laut 21.915,83 ton, Parigi Moutong 19.945,35 ton, Donggala 14.771,99 ton, dan Tojo Una-Una 8.921,54 ton.
Di sisi kesejahteraan, Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada Januari 2026 tercatat 102,24, yang menunjukkan kondisi usaha nelayan relatif menguntungkan. Sementara Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) berada pada angka 91,43.
Meski demikian, sektor budidaya masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain peningkatan biaya produksi, fluktuasi harga hasil budidaya, produktivitas yang belum optimal, keterbatasan modal usaha, serta beban konsumsi rumah tangga.
Selain produksi dan kesejahteraan, pemerintah juga memperkuat pengelolaan ruang laut melalui program rehabilitasi ekosistem pesisir dan pemberdayaan masyarakat. Anggaran Rp1,85 miliar diarahkan untuk program tersebut, termasuk rehabilitasi terumbu karang, rehabilitasi mangrove, pembangunan apartemen ikan, fasilitasi alokasi ruang laut, serta pemberdayaan kelompok pesisir.
Dalam aspek pengawasan, tingkat kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan menunjukkan peningkatan dari 82,12 persen pada 2025 menjadi 94,40 persen pada Triwulan II 2026.
Pada 2025, tercatat 326 pelaku usaha patuh, terdiri atas 247 pelaku usaha perikanan tangkap, 26 perikanan budidaya, 40 pengolahan hasil perikanan, dan 13 pemanfaatan ruang laut.
Pengawasan juga didukung melalui penyediaan Vessel Monitoring System (VMS) senilai Rp708 juta untuk 118 unit kapal, serta perlengkapan Pokmaswas sebesar Rp.1,74 miliar untuk delapan kelompok masyarakat pengawas.
Melalui rangkaian program tersebut, Pemprov Sulawesi Tengah menempatkan peningkatan produksi perikanan tangkap berkelanjutan, pengembangan budidaya, peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya, penguatan pengawasan dan kepatuhan pelaku usaha, serta pengelolaan ruang laut berkelanjutan sebagai arah kebijakan utama pembangunan sektor kelautan dan perikanan.***
