Antasena (deadlinews.co) – Palu – Penerimaan Bintara Polri tahun 2024 pada Polda Sulawesi Tengah, masih menyisakan pilu bagi keluarga casis yang harus menerima anaknya terbuang untuk menjadi anggota Polri hanya karena jumlah kuota Sulawesi Tengah yang diberikan kepada Provinsi Papua.
Seakan pemuda sulteng bukan dari bagian NKRI sehingga Polri secara terang-terangan mematahkan semangat anak daerah Sulteng dalam meraih cita-cita untuk menjadi anggota Polri, karena hanya untuk menyenangkan perasaan Pemuda Papua.
Sikap dan Tindakan Polri ini memberikan gambaran bahwa nilai pemuda Sulawesi Tengah tidak memiliki arti apa-apa sehingga tanpa kepekaan mereka dengan seenaknya mengambil hak anak daerah untuk menjadi anggota Polri.
Yang lebih parah lagi pemangku pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tengah Rusdi Mastura yang dianggap sebagai pemimpin putra daerah tulen, tidak dapat berbuat apa-apa untuk menjaga hak-hak pemuda Sulawesi Tengah dalam mendapatkan lapangan pekerjaan.
Gubernur, anggota DPRD Sulteng dan DPR RI, tidak tergerak, untuk memperjuangkan hak-hak pemuda Sulawesi Tengah karena casis Bintara tersebut bukan keluarga atau kerabat mereka sehingga kesedihan orang tua dari pemuda-pemuda Sulteng tersebut dianggap angin lalu.
Saat ini kita melihat para tokoh lagi sibuk membangun pencitraan sebagai pemimpin yang memperjuangkan hak-hak rakyat Sulawesi Tengah dalam menghadapi pilkada, namun di depan mata mereka kurang lebih 100 pemuda Sulteng yang tersingkir untuk menjadi anggota Polri oleh karena jatah Sulawesi Tengah diberikan kepada Pemuda Papua.
Dari 1.727 peserta seleksi, hanya 130 bintara yang dinyatakan lolos untuk mengikuti pendidikan bintara sisanya tidak diloloskan karena jatah Sulteng diberikan kepada Papua, jika kita melihat pagu dana untuk Pendidikan Bintara SPN Panimba, kurang lebih untuk 267 siswa pada tahun 2023.
Sementara jika kita melihat dalam penerimaan Polri tahun ini, Papua barat mendapat kuota sebanyak 1.033 dari jumlah pendaftar 1.570 jika melihat kuota yang diberikan tersebut cukup besar namun sangat aneh kok kuota Sulteng juga harus diberikan lagi.
Sangat ironi jika Sulawesi Tengah yang sudah memiliki tempat Pendidikan sendiri yakni SPN Labuan Panimba, namun dalam rekrutmen putra-putra daerah untuk menjadi anggota Polri Bintara, jatah mereka harus diberikan kepada Provinsi lain.
Untuk apa ada seleksi di daerah masing-masing jika dalam penentuan kuota tidak memberikan kepastian, kita berharap agar gubernur Sulawesi Tengah Rusdi Mastura harus lebih peka melihat persoalan ini.
Untuk sejarah pertama di dalam kepemimpinan Kapolda Sulteng Irjen Pol DR Agus Nugroho kuota penerimaan bintara tahun ini di sunat oleh Provinsi lain diatas dari setengah jumlah casis anak daerah yang lolos. Dari 12.800 kuota untuk Pendidikan Bintara se indonesia, Sulawesi tengah hanya mendapatkan 100 orang untuk dapat mengikuti Pendidikan, merupakan kegagalan pemerintah daerah.***
Sumber : Infobaru.News
