MAKASSAR (koranpedoman)–Sulsel-Pakar Politik Universtas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Firdaus Muhammad mengatakan sikap Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly merupakan representasi dari wajah pemerintahan presiden Jokowi-JK.
Jika Kemenkumham melakukan upaya banding terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) yang membatalkan SK DPP Golkar Agung Laksono dan menerima gugatan Aburizal Bakrie (Ical), maka kata Firdaus, akan tergambar jelas jika selama ini gejolak dualisme yang terjadi di partai Golkar dan parpol lainnya menyiratkan campur tangan pemerintah.
“Seharusnya Kemenkumham tidak banding lagi jika ingin selamatkan partai Golkar. Keputusan PTUN sudah menguntungkan kedua kubu, tidak ada yang dirugikan. Ini momentum golkar kembali menyatu,” kata Firdaus saat dikonfirmasi, Senin (18/5).
Menurutnya, selama Kemenkumham melakukan upaya banding, maka akan semakin memperpanjang konflik internal yang semakin merugikan partai golkar.
“Tapi tampaknya PKPU tetap memberi peluang golkar ikut pilkada. Sulsel sendiri diuntungkan hasil putusan tersebut. Sekarang Golkar Sulsel harus segera buka pendaftaran dan penjaringan kader untuk diusung di pilkada,” terangnya.
Khusus di Pilkada Sulsel lanjut Firdaus, akan menjadi semakin dinamis dengan adanya kontestasi politik golkar dan partai lain. Golkar kata dia, perlu tetap bangun komunikasi politik lintas partai guna menjejaki koalisi.
“Apalagi sejumlah kader golkar telah mendaftar di partai lain butuh penguatan dukungan partai golkar. Golkar sulsel semestinya menghindari peluang terjadinya konflik internal jelang pilkada,” demikian Firdaus. (sumber Rakyatsulsel.com).***
