Antasena (deadlinews.co) – Palu – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus memperkuat transformasi tata kelola keuangan berbasis digital.
Melalui sosialisasi SP2D Online dan tata cara pengisian belanja berdasarkan sumber dana yang tersedia, Pemprov menegaskan komitmennya mendukung penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai instrumen utama dalam penatausahaan keuangan daerah.
Kegiatan yang berlangsung di Gedung Workshop PT Bank Sulteng, Jalan Tinombala, Kamis (17/7/2025), dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Dra. Novalina, MM.
Hadir sebagai peserta adalah para bendahara dan operator SIPD dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov Sulteng.
Dalam sambutannya, Sekda Novalina menegaskan bahwa penerapan SIPD merupakan instruksi langsung Presiden Joko Widodo dan Kementerian Dalam Negeri, bukan sekadar imbauan. Hal ini, kata Novalina, menjadi langkah penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan terintegrasi.
“Jika kita tidak menggunakan SIPD, maka pengelolaan keuangan kita akan dinilai buruk. SIPD tidak hanya mencakup perencanaan dan penganggaran, tapi juga pengelolaan aset dan pengawasan keuangan secara menyeluruh,”tegasnya.
Ia menambahkan, sistem SP2D Online yang diintegrasikan dalam SIPD memungkinkan proses pencairan anggaran dilakukan secara real time, transparan, dan akuntabel. Jika semua pihak aktif, maka pencairan dana akan berjalan lebih cepat dan efisien.
Sosialisasi ini juga menekankan pentingnya penyesuaian perencanaan dan penganggaran berdasarkan sumber dana yang tersedia, agar sejalan dengan sembilan program prioritas Gubernur Sulawesi Tengah.
“Kita harus ubah mindset. Dana publik harus dikelola secara bertanggung jawab. OPD perlu fokus pada program-program yang mendukung langsung visi dan misi gubernur,”katanya.
Ia turut mengingatkan pentingnya kesinambungan antara perencanaan, penganggaran, dan implementasi program. Menurutnya, ketidaksesuaian di antara tiga aspek tersebut berpotensi menghambat pencapaian kinerja dan berdampak pada kualitas pelayanan publik.
“Kalau perencanaan dan penganggaran berjalan tepat, maka pelayanan publik akan meningkat. Dan itu akan membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,”ujarnya.
Melalui kegiatan ini, Pemprov Sulteng berharap seluruh perangkat daerah dapat mengintegrasikan sistem kerja mereka ke dalam platform SIPD, guna meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan pelayanan kepada masyarakat secara menyeluruh.***
(Biro Administrasi Pimpinan)
