Syamsul Bahri M. Kasim (deadline-news. com)-Tounasulteng – Undang-Undang Omnibus Law adalah produk oligarki, mimpi buruk bagi ibu pertiwi.
Undang-Undang Omnibus Law juga berotensi bentuk tirani baru penguasa dan pengusaha untuk penjajahan ekonomi dengan menggadaikan kekayaan alam negara yang bukan untuk kepentingan rakyat, namun penguasa dan pengusaha.
Hal ini ditegaskan Koordinator Lapangan (Korlap) Alinsi Gerakn Rakyat Menggugat TOuna (GERAM) Hariri melalui selebarannya didepan gedung DPRD Touna Selasa (13/10-2020).
Hariri menjelaskan melalui selebaran yang dibagikan saat aksi bahwa, pada Senin 5 Oktober 2020, Omnibus law Undang-Undang cipta kerja telah resmi disahkan oleh DPR RI dalam sidang paripurna.
Hal ini menurutnya perlu disikapi, sebab proses pengesahannya terkesan dipaksakan dan kejar tayang, apalagi pada saat sidang paripurna itu belum ada draft finalnya.
Menurutnya hal ini sangat mengkhawatirkan, karena pada beberapa Undang-Undang dengan proses dan kejadian yang sama terjadi kudeta redaksional dan penambahan ayat
Hariri mencontohkan pada Undang-Undang pemilu, dari 315 ayat menjadi 320 ayat. Bahkan terjadi perubahan redaksi pada Undang-Undang KPK yang memuat empat puluh tahun, namun dalam angka 50 tahun.
Selain itu kata Hariri, Undang-Undang Omnibus Law berisi11 klaster yang menggabungkan 79 Undang-Undang yang didalamnya menyangkut aturan tentang ketenaga kerjaan,
“Penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi hingga administrasi pemerintahan. Hal ini adalah peraturan yang fital, karena muaranya adalah kepentingan investasi penguasaan aset Sumber Daya Alam (SDA) Negara,”terangnya.
Spekulasi lainnya menurut Hariri adalah investor yang berani dan mampu mengendalikan elit penguasa bisa dipastikan investor yang bergerak dalam bidang pertambangan dan perkebuna. ***
