Bang Doel (deadline-news.com)-Palusulteng-Terkait aspirasi permintaan penghapusan hutang bagi dibitur korban gempa bumi, likuifaksi dan tsunami 28 September 2018 silam, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI berjanji akan memanggil Kepala otoritas jasa keuangan (OJK), Gubernur bank Indonesia dan kementeria keuangan (Kemenkeu).
Pernyataan itu ditegaskan wakil ketua Banggar DPR RI H.Muhidin M Said dalam rapat kerja (Raker) bersama Pemerintah Provinsi Sulteng, Walikota dan para Bupati se Sulteng Senin (11/11-2019) di ruang Polibu kantor Gubernur Sulteng.
“Insya Allah, setelah kembali dari Palu, kami akan mengagendakan memanggil OJK, BI dan Kemenkeu terkait aspirasi dari bapak Gubernur, Walikota dan Bupati untuk penghapusan hutang atau relaksasi masyarakat Pasigala yang korban bencana,”kata anggota komisi XI DPR RI itu.
Hal senada juga diungkapkan anggota Banggar lainnya seperti Cucut Syamsul Rizal (PKB), Jhon Kennedy, Cornelis (FPDIP), Eky Muharram (PKS), Sarce Bandaso, Mochtar Roem (PKB), Yannuar (PKB komisi 2), Musri (PPP), Ardia Pratiwi (Gerindra), dan Andi Ruskati Ali Bal (GERINDRA).
Mereka sangat prihatin dengan kondisi Kota Palu pasca bencana. Olehnya Banggar DPR RI akan mendorong penghapusan hutang bagi dibitur yang telah kehilangan fisik agunannya. Kemudian relaksasi yang diperpanjang jangka waktunya bagi dibitur yang terdampak rusak parah rumah dan tempat usahanya.
Selama dua hari di Palu, tim Banggar DPR RI meninjau sejumlah lokasi yang terdampak parah bencana alam. Kemudian melakukan pertemuan dengan pemerintah daerah, baik Gubernur, Walikota maupun para Bupati se Sulteng.
Dalam rapat kerja dengan Banggar DPR RI Gubernur Longki Djanggola meminta agar masyarakatnya yang terdampak parah bencana alam dapat difasilitasi untuk dibebaskan dari hutang-hutangnya di Bank.
Sementara itu anggota Banggar Jhon Kenedy mengaku sangat prihtin dengan kondisi masyarakat Kota Palu Pasca bencana. Apalagi masih terlihat masih banyak masyarakat yang tinggal di tenda-tenda pengungsian dan hunian sementara (Huntara). Belum lagi rumah-rumah Ibadah masih banyak yang belum tertangani dengan baik.
“Mestinya bencana alam di Pasigala Sulteng masuk bencana nasional, tapi mungkin oleh pemerintah pusat kekuarangan anggaran, sehingga hanya dianggap bencana daerah. Padahal dampaknya sangat parah, apalagi bencananya ada gempa bumi, likuifaksi dan tsunami. Insya Allah kami dari Banggar akan membantu pemerintah dan masyarakat Sulteng terkhusus bagi yang terdampak bencana agar mendapat perhatian anggaran dari pusat,”tuturnya.
Baru periode 2019-2024 Banggar DPR RI kali pertama berkunjung di Palu ibu Kota Provinsi Sulteng. Dan mestinya hal itu dimanfaatkan oleh pemerintah daerah baik Bupati, walikota maupun Gubernur untuk mengusulkan anggaran untuk pembangunan di daerah ini. Hanya Bupati Sigi Irwan Lapatta yang hadir dalam raker bersama tim Banggar DPR RI itu, sedangkan kepala daerah lainnya hanya diwakili.
Sehingga Cucut sempat mengeluarkan pernyataan keras, bahwa hanya Bupati yang hadir yang akan mendapatkan prioritas anggaran lebih yang diarsiteki Banggar DPR RI pada pengusualan dan pembahasan anggaran di DPR RI tahun 2020. Bukan itu saja, tapi salah seorang Dirjen kemenkeu mendapat pernyataan keras dari politisi PKB itu. ***
