Oleh Andi Attas Abdullah
Jadwal persidangan di DPRD Kota (Dekot) Palu sering sekali molor. Bahkan beberapa kali ditunda, akibat tidak kourum. Sedangkan tatatertib mereka mengharuskan mereka harus kourum untuk dapat melaksanakan persidangan.
Berbagai alasan para anggota DPRD Kota Palu sehingga terlambat hadir, bahkan tidak hadir dalam persidangan, baik paripurna maupun rapat-rapat pansus atau komisi.
Sebut saja menemui konstituen. Sebab konstituen rada-rada penting bagi seorang anggota DPR ketimbang melaksanakan urusan wajib seperti rapat paripurna.
Apalagi menjelang tahun politik, tentu saja, anggota DPRD harus raji bersilaturahmi dengan konstituennya, agar dapat terpilih kembali pada pemilu legislatif 2019 mendatang.
Karena alasan menemui konstituen itulah, sehingga etos kerja menurun. Hadir tepat waktu (disiplin Kerja) pada saat ada rapat sering kali terabaikan. Dan Hampir semua DPRD mengalamainya, termasuk DPRD Pasangkayu dan DPRD Kota Palu.
Di Senin Pagi (30/4-2018), jadwal sidang paripurna terkait laporan Pansus Laopran keterangan pertanggungjawaban walikota (LKPJ) Palu tahun 2017 mestinya berlangsung pukul 10:00 wita, karena pukul 14:00 wita masih ada agenda rapat lainnya.
Namun karena tidak kourum, sehingga rapat pansus pukul 10:00 wita tertunda dan harus dilaksanakan pada pukul 14:00 wita. Padahal telah hadir sejumlah pejabat eksekutif di ruang sidang utama DPRD Kota Palu, untuk mengikuti agenda rapat paripurna laporan Pansus LKPJ itu.
Dari 35 anggota DPRD Kota Palu, di Sinin pagi itu terlihat di ruang sidang hanya 7 orang, kemudian Ketua DPRD Drs.Ishak Cae, M.Si masih menerima tamu di ruangannya, kemudian di ruang komisi ada ketua Pansus Moh.Ikbal Andi Magga, SH, MH.
Pemandangan seperti itu sudah sering terjadi di DPRD Kota Palu, sehigga waktu kerja (pelayanan) publik pejabat eksekutif tersita hanya menunggu kourum anggota DPRD yang belum jelas kapan? Namun brgitu terkadang juga dari pimpinan eksekutif yang biasa terlambat, sebuta saja Walikota Palu misalnya, sehingga hanya diwakili oleh utusannya.
Masalahnya anggota DPRD yang akan ikut bersidang banyak juga agendanya yakni menemui konstituennya seperti dituliskan diatas tadi. Tapi sebetulnya kehadiran bersidang adalah kewajiban. Apalagi mereka (Lembaga DPRD) yang mengundang eksekutif.
“Masa yang punya rumah tidak ada sedangkan undangan sudah hadir,”Ketus seorang pejabat eksekutif kota Palu yang minta namanya tidak ditulis dalam berita ini.
Menurutnya celakanya lagi, jika eksekutif ada kesalahan sedikit, misalnya tidak memberikan pelayanan maksimal, sebab hadir duduk-duduk di DPRD sambil menunggu kourum anggota DPRD yang tak kunjung hadir rapat, justru “Kita yang disalahkan dan langsung diagendakan untuk dihearing.”
Makanya jangan kita marah jika TKA marak masuk ke negeri ini. Tapi mari kita bersaing dengan mereka yakni tingkatkan etos kerja dan disiplin waktu. Jangan kegiatan mestinya pukul 9:00 wita harus molor ke pukul 14:45 wita bahkan belum jelas.
Belakangan ini sangat marak perbincangan tentang tenaga kerja asing (TKA) khususnya asal China. TKA menjadi diskusi publik diberbagai tempat, di pojok-pojok kota dan warung – warung kopi.
Ada kritikan tajam dari berbagai kalangan, atas mudahnya TKA dari Cina masuk ke Indonesia. Alasannya hanya sederhana, karena katanya mesin – mesin yang digunakan beberapa perusahan khususnya yang bergerak di pertambangan maupun pabrik-pabrik tertentu menggunakan produk cina, sehingga bahasanya juga Cina makanya operatornya juga harus orang Cina.
Tapi benarkah? Karena alasan itu, sehingga negara kita kebanjiran TKA Cina? Para investor asing lebih memilih tenaga kerja mereka ketimbang tenaga kerja dalam Negeri tempat investasi mereka.
Prof Dr.Yusril Isha Mahendra, SH, MH banyak mengkritisi pemerintahan Jokowi terkait maraknya TKA Cina. Bukan Prof Yusril saja, tapi juga wakil ketua DPR RI Fadli Son dan Fahri Hamza.
Mestinya kita jangan marah ketika TKA Cina masuk ke Negeri ini. Karena bukan itu akar masalahnya. Tapi saya melihat karena kebanyakan TKI kita etos kerjanya rendah dan kurang disiplin, sekalipun itu tidak semua. Tapi kenyataannya tenaga kerja dalam negeri kurang diminati para pemodal asing itu.
Olehnya sebaiknya kita tingkatkan etos kerja kita, disiplin (hargai waktu), dan tingkatkan pengetahuan dan keterampilan kita, sehingga mampu bersaing dengan tenaga-tenaga kerja asing asal Cina itu.
Menyikapi seringnya agenda rapat paripurna DPRD Kota Palu molor, mendapat tanggapan dari ketua DPRD Kota Palu Drs.H.Ishak Cae, M.Si.
ia menyayangkan kurang disiplinnya sebagian anggota DPRD yang terhormat itu. Namun apa mau dikata, karena sering sekali terjadi anggota DPRD Kota Palu lebih awal hadir dan tanda tangan absen agenda rapat, tapi terkadang ada juga urusan diluar, sehingga di absen sudah kourum, tapi fisiknya tidak kourum, makanya kita harus menunggu lagi fisik kawan-kawan anggota DPRD sampai kourum baru kemudian dilaksanakan rapat.
“Namun begitu hal semacam itu kita harapkan kedepan tidak terjadi lagi, urusan wajib harus didahulukan baru kemudian urusan lain yang juga memang sangat penting,”imbunya.
Hal senada juga ditegaskan Ridwan Ali Muda anggota Fraksi Restorasi dari kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP). ***
