Antasena (deadlinews.co) – Palu – Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkintam) Sulteng, Dr.Akris Fatta Yunus kepada media ini Rabu (14/7-2026) via chat di aplikasi whatsAppnya mengatakan dalam rangka mendukung Program Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Provinsi Sulawesi Tengah, diperlukan upaya tambahan untuk memenuhi kebutuhan isi rumah seperti perabotan dan alat rumah tangga lainnya bagi penerima manfaat.
“Untuk itu, dinas Perkintam menginisiasi dan mengajak masyarakat dalam Program BERANI MOSIBAGI,”ujarnya.
Akris menjelaskan bahwa program BERANI MOSIBAGI ini sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam bentuk aksi berbagi barang rumah tangga yang masih layak pakai dan berfungsi.
“Adalah Kasus, Sofa, Lemari, Meja dan peralatan rumah tangga lainnya yang perlu kita berikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkannya saat rumah-rumah mereka selesai dibangun (dibedah). Olehnya bagi masyarakat yang berkelebihan dan memiliki perabotan rumah tangga yang lebih atau tidak digunakan lagi, semoga berkenan MOSIBAGI,”ujar Akris.
Menurut Akris dari program nasional 3 juta rumah layak huni oleh pemerintah pusat, pemprov Sulteng kebagian 5.977 unit rumah untuk MBR di tahun 2026 ini.
“Hasil rapat lalu bersama Kementerian terkait diperoleh antara lain, mendorong percepatan penginputan data BNBA RTLH ke aplikasi my PKP untuk memenuhi kuota Provinsi Sulawesi Tengah dengan target 5.977 unit runah pada tahun 2026 ini,” kata Akris.
Akris menjelaskan bahwa program perbaikan kualitas RTLH melalui BSPS ini adalah selaras dengan Program Perioritas BERANI Sejahtera yaitu BERANI Bedah Rumah dalam memenuhi dan menyelesaikan terhadap kebutuhan perbaikan rumah tidak layak huni terutama bagi masyarakat miskin di Sulteng, khususnya kategori Desil 1, 2, 3 dan 4 berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Realisasi program BERANI Bedah Rumah di Sulteng ini berfokus pada pengentasan kemiskinan ekstrem melalui renovasi rumah tidak layak huni pada 4 Desil yaitu DEsil 1, Desil 2, Desil 3 dan Desil 4,” ujar mantan Kepala Pelaksana BPBD Sulteng ini. ***
